Penulis adalah Peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Kota Semarang,
Pola baru Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang tahun 2015 perlu diapresiasi. Pada tahun 2015, Kota Semarang menerapkan pola baru Diklat Prajabatan untuk CPNS golongan III yang berjalan sejak 16 Februari 2015 dan akan berakhir 26 Maret 2015 nanti. Sedangkan dari formasi honorer K1 dan K2, berlangsung Maret 2015 sampai Agustus 2015.
Desain dari kurikulum Diklat Prajabatan untuk saat ini terdiri atas beberapa tahap, mulai internalisasi nilai-nilai dasar profesi, aktualisasi nilai dasar profesi, dan seminar aktualisasi nilai dasar profesi. Pola baru Diklat harus melahirkan abdi negara yang berjiwa maju, unggul, berkualitas, dan antikorupsi. Sebab, selama ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih identik dengan “malas” dan “suka bolos” bahkan korupsi. Stigma tersebut tak hanya di kota, namun juga di desa.
Selain membentuk karakter disiplin, Diklat Prajabatan menjadikan PNS tahu akan tugas, wewenang, kewajiban dan substansi dasar abdi negara. Jika benar-benar mengikuti Diklat dengan serius, maka tidak ada PNS yang bermasalah. Mengapa? Dalam Diklat, CPNS digembleng oleh anggota TNI yang mengutamakan kedisiplinan, jujur, tegas, bertanggung jawab. Jika setelah Diklat, ada PNS yang bekerja ngawur, maka Diklatnya bisa dikatakan gagal.
SDM PNS
Negara maju memiliki pendidikan yang maju pula. Maka dari itu pendidikan yang dikemas dalam Diklat Prajabatan CPNS juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM aparatur negara. Mengingat sebentar lagi Indonesia akan menghadapi salah satu tantangan besar dunia berupa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Ada 4 hal yang menjadi fokus MEA. Pertama; negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, dengan kebijakan competition politicy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Ketiga, MEA dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.
Kepemimpinan memegang peranan penting dalam menghadapi MEA. Tanpa adanya kepemimpinan yang responsif dan lincah, Indonesia tidak akan berhasil dalam mengambil peran dalam diberlakukannya MEA mulai tahun 2015. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tolok ukur keberhasilan Indonesia. Tanpa adanya ASN yang mampu memberikan pelayanan prima kepada publik, pengambilan kebijakan serta implementasi kegiatan di berbagai instansi tidak dapat berjalan dengan baik.
Pola Baru Diklat Prajabatan CPNS
Jam pelajaran Diklat Prajabatan golongan III Kota Semarang tahun 2015 ini lebih lama dibandingkan diklat bagi K1 maupun K2. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dasar PNS dalam kegiatan Prajabatan Golongan III menjadi tahap yang sangat penting untuk dipahami. Tak hanya itu, CPNS golongan III juga diharapkan mampu menganalisis dampak apabila kelima dasar tersebut tidak diaplikasikan di lingkungan kerja.
Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan antikorupsi (ANEKA). Penanaman nilai tidak terputus hanya pada mata rantai pengetahuan saja, namun aktualisasi yang dikemas dalam kegiatan impementasi sesuai Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) menjadi poin utama yang menjadi perhatian.
Selama Diklat, peserta tidak hanya dibekali materi nilai dasar profesi PNS. Sebab, peserta juga mendapat pembelajaran tentang Peraturan Baris-Berbaris (PBB), senam kesegaran jasmani, kesehatan mental, jasmani, dan pengembangan potensi diri. Yang lebih penting dari berbagai kegiatan tersebut adalah pembiasaan hidup disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sadar diri.
Di Kota Semarang, Diklat Prajabatan CPNS golongan III dilaksanakan dari tanggal 16 Februari sampai 26 Maret 2015 atau 31 hari kerja (263 JP). Istilah in-off-in sering digunakan pada pola baru ini. In yang pertama adalah peserta masuk di dalam kelas selama 18 hari kerja untuk mendapatkan materi nilai-nilai dasar profesi PNS dan 13 hari untuk aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di lingkungan kerja. Peserta yang tidak hadir 9 jam pelajaran akan dianggap tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang pada Diklat Prajabatan selanjutnya.
Perbedaan yang ada pada pola baru Diklat Prajabatan ini adalah adanya aktualisasi yang melibatkan mentor dan coach. Setelah mendapatkan materi, peserta akan menyeminarkan rancangan aktualisasi dengan didampingi mentor (kepala sekolah). Peserta dituntut melakukan minimal 6 program aktualisasi. Program yang disetujui akan diimplementasikan di tempat kerja selama masa off class.
Setelah itu, peserta akan masuk kembali untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah diimplementasikan di depan mentor, coach (pembimbing) dan narasumber. Dalam hal ini, narasumber adalah orang yang belum pernah sama sekali berkomunikasi dengan peserta, sehingga program yang disampaikan peserta benar-benar menjadi hal baru di hadapan narasumber. Peserta harus berupaya meyakinkan narasumber akan kejelasan program dengan disertai bukti nyata. Bukti nyata itu dapat berupa foto, video, film, pamflet, maupun produk. Semakin bermanfaat, inovatif, dan nyata, maka nilai yang diperoleh peserta pun akan lebih baik.
Kedisiplinan adalah kunci utama keberhasilan Diklat Prajabatan CPNS. Artinya, jika peserta tidak disiplin tentu akan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh. Kedisiplinan tidak hanya berwujud presensi kehadiran. Namun kedisiplinan dalam berpakaian, tepat waktu, santun, tatanan rambut, dan tata cara apel turut membangun karakter PNS yang profesional dan berkelas dunia.
Sosok PNS Sejati
Sebagai “pelayan publik”, pembentukan karakter memang sangat diperlukan. Mengingat akhir-akhir ini banyak ditemukan aparatur negara yang justru menjadi sumber dan pelaku penyimpangan. Sebagai contoh, selama 2014 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memecat 25 PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain kuantitas tersebut, ada 6 PNS yang dijatuhi sanksi sedang dan 5 PNS mendapat sanksi ringan. Yang dimaksud pelanggaran sanksi berat adalah terjerat kasus pidana, menikah lagi tanpa izin istri, dan mangkir atau bolos kerja lebih dari 45 hari tanpa keterangan.
Setiap PNS, jika benar-benar mengabdi untuk negara dan menjalankan tugas sesuai aturan, maka tidak ada PNS yang bermalas-malasan apalagi sampai melakukan tindakan kriminal. Menjadi PNS memang cita-cita dan menjadi idaman masyarakat. Meskipun harus mengalahkan 1000 saingan, namun tiap tahun pasti selalu ada yang mendaftar. Jika sudah lolos menjadi CPNS dan resmi menjadi PNS, sangat lucu jika mereka tidak menjalankan amanat negara, baik secara individual maupun di masyarakat dan lembaga.
Kegiatan aktualisasi nilai dasar yang dilakukan CPNS dalam Diklat Prajabatan diharapkan benar-benar mampu membentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan PNS secara berkelanjutan. Sebab, akan percuma jika aktualisasi ini akan berhenti setelah Diklat Prajabatan usai. Menjadikan diri sebagai agen of change di lingkungan kerja “harus” dilakukan oleh generasi baru yang lulus Diklat Prajabatan. Jangan sampai generasi baru ini justru menjadi sumber masalah, bukan sumber solusi.
Semua PNS, aparatur sipil negera adalah mereka yang melayani masyarakat. Mereka adalah orang pilihan yang hidupnya dijamin negara untuk mengabdi untuk rakyat. Jika ada PNS tidak mengabdi untuk rakyak, tampaknya mereka pura-pura menjadi PNS.
