Featured

Pola Baru Diklat Prajabatan CPNS 2015


Penulis adalah Peserta Diklat Prajabatan CPNS Golongan III Kota Semarang, 

Pola baru Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kota Semarang tahun 2015 perlu diapresiasi. Pada tahun 2015, Kota Semarang menerapkan pola baru Diklat Prajabatan untuk CPNS golongan III yang berjalan sejak 16 Februari 2015 dan akan berakhir 26 Maret 2015 nanti. Sedangkan dari formasi honorer K1 dan K2, berlangsung Maret 2015 sampai Agustus 2015.

Desain dari kurikulum Diklat Prajabatan untuk saat ini terdiri atas beberapa tahap, mulai internalisasi nilai-nilai dasar profesi, aktualisasi nilai dasar profesi, dan seminar aktualisasi nilai dasar profesi. Pola baru Diklat harus melahirkan abdi negara yang berjiwa maju, unggul, berkualitas, dan antikorupsi. Sebab, selama ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih identik dengan “malas” dan “suka bolos” bahkan korupsi. Stigma tersebut tak hanya di kota, namun juga di desa.

Selain membentuk karakter disiplin, Diklat Prajabatan menjadikan PNS tahu akan tugas, wewenang, kewajiban dan substansi dasar abdi negara. Jika benar-benar mengikuti Diklat dengan serius, maka tidak ada PNS yang bermasalah. Mengapa? Dalam Diklat, CPNS digembleng oleh anggota TNI yang mengutamakan kedisiplinan, jujur, tegas, bertanggung jawab. Jika setelah Diklat, ada PNS yang bekerja ngawur, maka Diklatnya bisa dikatakan gagal.

SDM PNS
Negara maju memiliki pendidikan yang maju pula. Maka dari itu pendidikan yang dikemas dalam Diklat Prajabatan CPNS juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas SDM aparatur negara. Mengingat sebentar lagi Indonesia akan menghadapi salah satu tantangan besar dunia berupa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ada 4 hal yang menjadi fokus MEA. Pertama; negara-negara di kawasan Asia Tenggara akan dijadikan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kedua, MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, dengan kebijakan competition politicy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Ketiga, MEA dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada Usaha Kecil Menengah (UKM). Keempat, MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global.

Kepemimpinan memegang peranan penting dalam menghadapi MEA. Tanpa adanya kepemimpinan yang responsif dan lincah, Indonesia tidak akan berhasil dalam mengambil peran dalam diberlakukannya MEA mulai tahun 2015. Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi tolok ukur keberhasilan Indonesia. Tanpa adanya ASN yang mampu memberikan pelayanan prima kepada publik, pengambilan kebijakan serta implementasi kegiatan di berbagai instansi tidak dapat berjalan dengan baik.

Pola Baru Diklat Prajabatan CPNS
Jam pelajaran Diklat Prajabatan golongan III Kota Semarang tahun 2015 ini lebih lama dibandingkan diklat bagi K1 maupun K2. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dasar PNS dalam kegiatan Prajabatan Golongan III menjadi tahap yang sangat penting untuk dipahami. Tak hanya itu, CPNS golongan III juga diharapkan mampu menganalisis dampak apabila kelima dasar tersebut tidak diaplikasikan di lingkungan kerja.

Adapun nilai-nilai dasar tersebut adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan antikorupsi (ANEKA). Penanaman nilai tidak terputus hanya pada mata rantai pengetahuan saja, namun aktualisasi yang dikemas dalam kegiatan impementasi sesuai Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) menjadi poin utama yang menjadi perhatian.

Selama Diklat, peserta tidak hanya dibekali materi nilai dasar profesi PNS. Sebab, peserta juga mendapat pembelajaran tentang Peraturan Baris-Berbaris (PBB), senam kesegaran jasmani, kesehatan mental, jasmani, dan pengembangan potensi diri. Yang lebih penting dari berbagai kegiatan tersebut adalah pembiasaan hidup disiplin, tanggung jawab, peduli, dan sadar diri.

Di Kota Semarang, Diklat Prajabatan CPNS golongan III dilaksanakan dari tanggal 16 Februari sampai 26 Maret 2015 atau 31 hari kerja (263 JP). Istilah in-off-in sering digunakan pada pola baru ini. In yang pertama adalah peserta masuk di dalam kelas selama 18 hari kerja untuk mendapatkan materi nilai-nilai dasar profesi PNS dan 13 hari untuk aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS di lingkungan kerja. Peserta yang tidak hadir 9 jam pelajaran akan dianggap tidak lulus dan diberi kesempatan mengulang pada Diklat Prajabatan selanjutnya.

Perbedaan yang ada pada pola baru Diklat Prajabatan ini adalah adanya aktualisasi yang melibatkan mentor dan coach. Setelah mendapatkan materi, peserta akan menyeminarkan rancangan aktualisasi dengan didampingi mentor (kepala sekolah). Peserta dituntut melakukan minimal 6 program aktualisasi. Program yang disetujui akan diimplementasikan di tempat kerja selama masa off class.

Setelah itu, peserta akan masuk kembali untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah diimplementasikan di depan mentor, coach (pembimbing) dan narasumber. Dalam hal ini, narasumber adalah orang yang belum pernah sama sekali berkomunikasi dengan peserta, sehingga program yang disampaikan peserta benar-benar menjadi hal baru di hadapan narasumber. Peserta harus berupaya meyakinkan narasumber akan kejelasan program dengan disertai bukti nyata. Bukti nyata itu dapat berupa foto, video, film, pamflet, maupun produk. Semakin bermanfaat, inovatif, dan nyata, maka nilai yang diperoleh peserta pun akan lebih baik.

Kedisiplinan adalah kunci utama keberhasilan Diklat Prajabatan CPNS. Artinya, jika peserta tidak disiplin tentu akan berpengaruh pada hasil yang akan diperoleh. Kedisiplinan tidak hanya berwujud presensi kehadiran. Namun kedisiplinan dalam berpakaian, tepat waktu, santun, tatanan rambut, dan tata cara apel turut membangun karakter PNS yang profesional dan berkelas dunia.

Sosok PNS Sejati
Sebagai “pelayan publik”, pembentukan karakter memang sangat diperlukan. Mengingat akhir-akhir ini banyak ditemukan aparatur negara yang justru menjadi sumber dan pelaku penyimpangan. Sebagai contoh, selama 2014 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah memecat 25 PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain kuantitas tersebut, ada 6 PNS yang dijatuhi sanksi sedang dan 5 PNS mendapat sanksi ringan. Yang dimaksud pelanggaran sanksi berat adalah terjerat kasus pidana, menikah lagi tanpa izin istri, dan mangkir atau bolos kerja lebih dari 45 hari tanpa keterangan.

Setiap PNS, jika benar-benar mengabdi untuk negara dan menjalankan tugas sesuai aturan, maka tidak ada PNS yang bermalas-malasan apalagi sampai melakukan tindakan kriminal. Menjadi PNS memang cita-cita dan menjadi idaman masyarakat. Meskipun harus mengalahkan 1000 saingan, namun tiap tahun pasti selalu ada yang mendaftar. Jika sudah lolos menjadi CPNS dan resmi menjadi PNS, sangat lucu jika mereka tidak menjalankan amanat negara, baik secara individual maupun di masyarakat dan lembaga.

Kegiatan aktualisasi nilai dasar yang dilakukan CPNS dalam Diklat Prajabatan diharapkan benar-benar mampu membentuk pengetahuan, sikap dan keterampilan PNS secara berkelanjutan. Sebab, akan percuma jika aktualisasi ini akan berhenti setelah Diklat Prajabatan usai. Menjadikan diri sebagai agen of change di lingkungan kerja “harus” dilakukan oleh generasi baru yang lulus Diklat Prajabatan. Jangan sampai generasi baru ini justru menjadi sumber masalah, bukan sumber solusi.

Semua PNS, aparatur sipil negera adalah mereka yang melayani masyarakat. Mereka adalah orang pilihan yang hidupnya dijamin negara untuk mengabdi untuk rakyat. Jika ada PNS tidak mengabdi untuk rakyak, tampaknya mereka pura-pura menjadi PNS.
Read more

Alhamdulillah, 798 Guru Dikirim ke Daerah Terpencil Langsung jadi CPNS


JAKARTA - Mendikbud Anies Baswedan membuat terobosan. Sebanyak 798 orang guru garis depan (GGD) angkatan pertama dilepas ke daerah khusus dan langsung bergelar CPNS di daerah penempatan.

Usai memberi pembekalan kepada 798 GGD, Anies mengatakan peserta program ini disebar ke sejumlah titik. Seperti di Aceh Besar, Aceh Singkil, Manggarai Timur, Flores Timur, Raja Ampat, dan Sorong.

"Program ini berbeda dengan progran SM3T (sarjana mengejar di daerah terdepan, terpencil, dan terluar, red)," ujar Anies.

Perbedaan paling mencolok adalah, dalam program SM3T pengiriman hanya berjalan selama satu hingga dua tahun. "Program pemerintah tidak bisa seperti itu. Harus permanen," ujar Anies.

Sehingga dalam program GGD ini, Anies mengatakan guru yang dikirim akan ditempatkan secara permanen. Untuk mengikat guru-guru ini, pemerintah menetapkan status mereka menjadi CPNS.

Skemanya ada yang berstatus CPNS pemda setempat dan ada yang berstatus CPNS Kemendikbud. Penetapan status CPNS guru-guru ini sudah diakui Kemenerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melalui alokasi khusus.

Dengan status CPNS, Anies berharap pengiriman guru-guru terbaik ini bisa mengatasi ketimpangan tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil. Dia mengatakan awalnya jumlah pendaftar program ini mencapai 1.480 orang guru alumni program SM3T. Mereka mengikuti tes CPNS seperti pelamar lainnya, yakni tes kompetensi dasar (TKD).

Pemerintah sejatinya menyiapkan formasi untuk guru daerah khusus itu sebanyak 1.000 kursi. Tetapi setelah dites, hanya ada 809 guru yang lulus dan nilainya di atas ambang batas dan lolos verifikasi administrasi. Namun di tahap akhir ada sembilan guru yang membatalkan secara sepihak. Sehingga akhirnya terjaring 798 orang guru CPNS di garis depan.
Read more

Duh! Masih Ada 16 Ribu CPNS Belum Kantongi NIP



JAKARTA - Urusan penerbitan nomor induk pegawai (NIP) bagi CPNS hasil rekrutmen 2014 belum beres. Badan Kepegawaian Negara (BKN) akhirnya memperpanjang waktu pengurusan NIP itu.

Beban atau tanggungan penerbitan NIP oleh BKN terbagi menjadi dua kelompok. Yaitu NIP untuk CPNS dari pelamar umum dengan usulan kuota CPNS baru sebanyak 55.718 orang.

Kemudian NIP untuk CPNS dari kelompok tenaga honorer kategori dua (K-II) sebanyak 89.585 orang calon pegawai baru.

Nah dari total usulan NIP untuk sekitar 145 ribu orang itu, belum semuanya diterbitkan oleh BKN. Hasil rekapitulasi terkini per 15 Mei lalu, BKN sudah menerbitkan atau menetapkan 49.937 NIP untuk CPNS pelamar umum dan 77.519 NIP untuk CPNS dari tenaga honorer K-II.

Dengan demikian beban atau tanggungan penerbitan yang harus diselesaikan BKN masih sekitar 16 ribu NIP. Perinciannya adalah 5.587 NIP untuk CPNS pelamar umum dan 11.297 NIP untuk CPNS dari tenaga honorer K-II.

Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Tumpak Hutabarat mengaku bahwa masih banyak penetapan NIP yang belum keluar. "Masalahnya bukan prosesnya macet atau lama di BKN," katanya di Jakarta kemarin.

Menurut dia penyebab lamanya proses penerbitan atau penetapan NIP CPNS baru ini disebabkan instansi masing-masing. Diantaranya adalah instansi asal CPNS baru itu belum melayangkan dokumen-dokumen untuk pemberkasan NIP CPNS baru.

Khusus untuk pemberkasan NIP baru bagi CPNS dari tenaga honorer K-II membutuhkan persyaratan tambahan. Yakni pejabat pembina kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi, wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Surat  ini wajib dilayangkan untuk mencegah adanya tenaga honorer K-II bodong atau palsu yang lolos menjadi CPNS baru.

"Sebelum membuat surat pertanggungjawaban itu, kan harus dicek benar-benar seluruh honorer K-II yang akan diajukan NIP-nya. Makanya butuh waktu," papar Tumpak. 

Tumpak mengatakan proses NIP untuk CPNS baru tahun anggaran 2014 ini idealnya harus beres maksimal 31 Desember 2014. Sehingga para CPNS baru itu bisa bekerja dan mendapatkan gaji resmi mulai Januari 2015.

Menurut Tumpak BKN akhirnya memperpanjang waktu pengurusan NIP itu. Batasannya hingga sebelum proses rekrutmen CPNS baru periode 2015 berjalan. "Jika nanti rekrutmennya setelah Agustus, maka maksimal perpanjangan pengurusan NIP sampai akhir Agutus," papar dia.

Tumpak berharap instansi mempercepat proses validasi di internal masing-masing. Sehingga segera ada kepastian hukum status pengangkatan CPNS baru.
Read more

Informasi Pendaftaran dan Jadwal Penerimaan CPNS 2015



Berdasarkan Informasi Pendaftaran dan Jadwal Penerimaan CPNS Tahun 2015 terbaru yang saya dapatkan dari berbagai sumber terpercaya, penerimaan atau pembukaan lowongan cpns 2015 akan tetap dibuka walaupun dengan kuota yang lebih kecil dibanding kuota cpns tahun 2014.


Penetapan moratorium peneriman CPNS membuat beberapa instansi keungkinan tidak akan mendapatkan jatah untuk membuka lowongan cpns tahun ini. Dengan demikian Penerimaan cpns tahun 2015 ini memiliki persaingan yang sangat ketat mengingat pendaftaran CPNS tahun 2015 ini akan diikuti oleh lebih banyak pendaftar, karena yang akan ikut adalah yang belum lulus hingga tahun 2014 ditambah lulusan - lulusan baru dari berbagai universitas di Indonesia, dengan demikian jika Anda ingin lulus dan mencapai impian yang telah lama Anda idamkan untuk menjadi seorang PNS, persiapkanlah diri Anda dengan sebaik-baiknya, yaitu mulai dari sekarang.

Metode Ujian Tes CPNS 2015

Untuk penerimaan CPNS tahun ini, seperti pada tes tahun lalu, Direncanakan semua Instansi pusat maupun daerah pada penerimaan CPNS 2015 akan menerapkan ujian CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Yaitu ujian yang dilakukan dengan menggunakan alat bantu komputer. Instansi pusat dan beberapa pemerintah provinsi dipastikan akan menerapkan sistem CAT CPNS ini.

Prioritas Jabatan CPNS 2015

1. Instansi Pusat

  •     Guru (guru kelas, dan guru produktif) yaitu guru yang memberikan keterampilan hidup / life skill untuk siswa.
  •     Dosen.
  •     Dokter
  •     Tenaga medis
  •     Jabatan penegak hukum (pro justice), seperti jaksa, panitera, pengaman lembaga pemasyarakatan (sipir).
  •     Jabatan Fungsional Khusus


2. Instansi Daerah

Instansi daerah yang akan mendapat jatah CPNS tahun 2015 ini adalah daerah dengan anggaran belanja pegawai dibawah 70% dari APBDnya. Beberapa jabatan atau formasi yang diprioritaskan adalah:

  •     Guru (guru kelas dan guru produktif) yaitu guru yang memberi keterampilan hidup / life skill untuk siswa, guru tataboga, guru seni kriya, dan guru desain grafis.
  •     Tenaga medis dan paramedis (dokter, dokter spesialis, bidan, perawat, dan refraksionis optisien).
  •     Jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (pro growth).
  •     Jabatan yang berperan menciptakan lapangan kerja (pro job), seperti instruktur las, instruktur tataboga, dan instruktur tata rias.
  •     Jabatan yang menciptakan pengurangan kemiskinan (pro job), seperti pamong belajar, pembimbing terapan teknologi tepat guna, penggerak swadaya masyarakat.
  •     Jabatan yang berperan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk, seperti penyuluh keluarga berencana.

Pemberian kuota untuk penerimaan CPNS di setiap lembaga akan lebih diperketat agar bisa lebih efisien.

Kebijakan Penerimaan CPNS 2015

1. Kebijakan nasional:

Zero growth atau rekrutmen hanya untuk menggantikan pegawai yang sudah pensiun, meninggal dunia, dipecat atau berhenti dengan tidak menambah jumlah pegawai secara keseluruhan.


2. Kebijakan institusional:

    Minus growth diterapkan bagi instansi yang berdasarkan hasil analisa beban kerja (ABK) jumlah pegawainya sudah kelebihan, anggaran belanja pegawai lebh dari 50 persen APBD (untuk kabupaten/kota), dan bagi provinsi yang rasio belanja pegawainya lebih dari 30 persen APBD.
    Sedangkan zero growth, diterapkan untuk instansi yang jumlah pegawainya cukup, rasio anggaran belanja pegawai antara 40 – 50 persen dari APBD (kab/kota), dan 25 – 30 persn (provinsi).
    Sementara yang alokasi formasinya lebih besar dari jumlah PNS yang pensiun (growth), hanya diperbolehkan bagi instansi/pemda yang jumlah pegawainya sangat kurang, rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen dari APBD (Kab/kota), dan untuk provinsi yang rasio anggaran belanja pegawainya kurang dari 40 persen. Instansi yang tidak memiliki tenaga honorer kategori 1 maupun kategori 2 juga menjadi pertimbangan. Selain itu, dipertimbangkan juga rasio jumlah pegawai dengan jumlah penduduk, luas wilayah, kekurangan pegawai serta prioritas jabatan.


Agenda Jadwal Penerimaan CPNS 2015


Penerimaan CPNS 2015 akan dilaksanakan setelah prosesi penerimaan CPNS 2014 telah rampung, berikut ini agenda penerimaan CPNS 2015 dengan catatan prosesi penerimaan CPNS 2014 telah rampung pada akhir April 2015:

  •     Pendataan dan penyerahan usulan formasi: Mei - Juni 2015.
  •     Pembentukan panitia penerimaan CPNS 2015 di tiap-tiap institusi atau BKD: Juni - Juli 2015
  •     Penyusunan soal ujian: mulai Juli 2015
  •     Pengumuman Formasi Lowongan CPNS: Agustus - September 2015
  •     Pendaftaran CPNS 2015 dan seleksi berkas: September - Oktober 2015.
  •     Pelaksanaan ujian dan tes CPNS:  Oktober 2015 sampai selesai.
  •     Pengumuman peserta yang lulus menjadi CPNS tahun 2015 melalui website: Mulai November - Desember 2015 (disesuaikan tergantung instansi).
  •     Penyerahan SK CPNS: Januari - April 2016.


Formasi CPNS 2015

Banyak yang sudah menunggu Formasi CPNS 2015, menurut info sementara, hingga saat ini, pemerintah belum ada target jumlah formasi yang akan dibuka tahun 2015 ini. Kuota Formasi CPNS 2015 akan diperoleh setelah dilakukan audit disetiap Instansi terkait kebutuhan tenaga CPNS untuk tahun 2015.

Jadi saat ini kita masih menunggu Informasi lebih lanjut, semoga ada kepastian. Sambil penunggu pembukaan CPNS 2015, ada baiknya anda mempersiapkan diri dari sekarang, dan lebih baik mencari lowongan kerja yang sesuai dengan bidang anda agar waktu anda bisa terpakai dengan baik
Read more

PTN tak Bisa Ajukan Usulan Formasi CPNS




JAKARTA--Meski berstatus negeri, sebuah perguruan tinggi tidak bisa mengajukan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS), atau yang sekarang disebut aparatur sipil negara (ASN). Pengajuan formasi ASN suatu universitas, menurut Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Usman Gumanti, hanya bisa dilakukan oleh kementerian yang menaungi perguruan tinggi tersebut.

"Pengajuan formasi ASN tidak bisa diajukan oleh sembarang lembaga termasuk universitas," tegas Usman di Jakarta, Selasa (5/5).

Dia mencontohkan, Universitas Pertahanan RI yang membutuhkan pegawai baru, formasinya harus diajukan Kementerian Pertahanan.

Mengenai rekrutmen dosen bagi instansi pemerintah, Usman menyatakan, bisa dilakukan melalui sejumlah mekanisme seperti lewat rekrutmen CPNS, mutasi dosen PNS dari instansi lain, dan melalui pengangkatan PNS dalam jabatan dosen.

"Namun sebelum melakukan proses rekrutmen, instansi yang bersangkutan harus melakukan analisa jabatan dan beban kerja atas kondisi pegawainya, termasuk kebutuhan dosen," terangnya.

Usman menambahkan, hasil analisa inilah yang menjadi dasar pengajuan formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dengan tembusan Kepala BKN. (esy)
Read more

Tahun 2015 Tetap Membuka Penerimaan CPNS


Penerimaan CPNS pada tahun 2015 ini menuai banyak kontroversi dan timbul banyak pertanyaan dari banyak masyarakat Indonesia, dipihak Kemenpan R&B menyatakan bahwa akan terjadi moratorium selama 5 tahun kedepan sedangkan dilain pihak masyarakat masih banyak yang berkeinginan untuk menjadi PNS, karena banyak masyarakat awam masih menganggap bekerja sebagai pegawai negeri sipil merupakan idaman setiap orang disatu sisi sebagai PNS juga akan mengangkat derajat kehidupan mereka. Untuk itu banyak masyarakat Indonesia berkeinginan agar pemerintah tetap membuka seleksi penerimaan CPNS di tahun 2015 ini agar mereka dapat mengadu nasib apabila pada tahun 2015 ini mereka dapat lulus tes menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan.
Tahun 2015 Tetap Membuka Penerimaan CPNS – Para pelamar umum yang berasal dari masyarakat yang berniat ingin menjadi CPNS pada tahun 2015 ini bisa berlega hati. Sebab pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB ) tetap membuka seleksi penerimaan CPNS tahun 2015 tetapi menurut mereka pembukaan ini terbuka hanya untuk beberapa formasi tertentu saja. Sehingga masyarakat yang memiliki niat untuk dapat lulus menjadi pegawai negeri sipil pada tahun 2015 ini diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk event tersebut.

“Tahun depan masih dibuka penerimaan CPNS. Hanya saja formasinya khusus pelayanan dasar saja seperti guru dan tenaga kesehatan,” kata Kabid Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Faraz saat menerima anggota DPRD Limapuluh Kota dan DPRD Solok.

    “Wacana moratorium hanya berlaku untuk tenaga administrasi saja. Sedangkan tenaga dengan spesifikasi tertentu (langka) dan sangat dibutuhkan di luar guru serta tenaga kesehatan tetap dibuka juga,” ucap Diah Faraz Kabid Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN RB.

Meski belum tahu berapa formasi yang disiapkan dan aturan mainnya seperti apa, namun menurut Diah, persyaratan analisa jabatan, beban kerja, beban APBD untuk belanja pegawai, tetap mutlak dipenuhi daerah. Daerah yang belanja pegawainya berlebih, tidak akan diberikan kuota lagi.

“Wacana moratorium hanya berlaku untuk tenaga administrasi saja. Sedangkan tenaga dengan spesifikasi tertentu (langka) dan sangat dibutuhkan di luar guru serta tenaga kesehatan tetap dibuka juga,” ucapnya.

Sedangkan mengenai rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menurut Diah masih menunggu PP P3K diterbitkan. Tanpa PP, rekrutmen seleksi penerimaan CPNS tahun 2015 tidak bisa dilaksanakan.

“Setiap rekrutmen Aparatur Sipil Negara baik CPNS maupun P3K harus ada payung hukumnya. Khusus P3K, juknisnya belum ada karena memang belum ada PP-nya,” terang Diah.

Untuk penerimaan CPNS pada tahun 2015 nanti pemerintah menjadwalkan pembukaan formasi hanya terbatas untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan tetapi diharapkan dapat membuka jenis formasi selain tenaga medis dan tenaga kesehatan agar masyarakat yang memiliki pendidikan diluar dua bidang tersebut dapat juga ikut serta mendaftar seleksi penerimaan CPNS tahun 2015 ini. Untuk itu semoga pemerintah seharuskan memikirkan secara detail kebutuhan akan tenaga pegawai di lingkungan pemerintahan meliputi instansi daerah maupun intansi kementerian pusat sehingga formasi CPNS yang dibuka dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2015 nanti sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap instansi.
Read more

BKD Tolak Pembatalan Empat Pelamar CPNS yang Dinyatakan Lulus


MATARAM - Empat pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang sebelumnya dinyatakan lulus dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Keputusan itu mematik reaksi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Nusa Tenggara Barat.

“Kita sudah bersurat. Saya sudah minta klarifikasi, tetapi jawabannya itu harus orang lain (yang lulus),” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB H Muhammad Suruji, kemarin.

Dia mengatakan, BKN telah meminta pihaknya menggelar pengumuman ulang. Yang berisi pembatalan kelulusan empat CPNS formasi umum provinsi tersebut, dan menggantinya dengan nama lain yang disiapkan BKN.

“Itulah orang pusat. Tapi kita tidak mau mengganti,” tandas Suruji.

Dia mengatakan, empat CPNS umum tersebut sesuai hasil ujian seleksi mengantongi nilai tertinggi dalam formasi jabatan yang mereka lamar. BKN pun telah menetapkan mereka lulus, sehingga diumumkan BKD pada pengumuman kelulusan CPNS umum pengujung tahun lalu.

Setelah diumumkan, kata Suruji, empat CPNS ini telah melengkapi seluruh berkas untuk kepentingan penerbitan Nomor Induk Pegawai. Namun, dalam prosesnya, penerbitan NIP empat CPNS ini mengalami kendala. Tidak seperti 130 pelamar CPNS umum lainnya yang lebih mulus.

Suruji mengatakan, saat rekrutmen CPNS umum tahun lalu, tiap pelamar memang dibolehkan melamar di tiga formasi dengan kualifikasi sama. Syaratnya, formasi itu berada pada satu instansi.

Eh tahunya, aturan itu kini malah jadi bumerang bagi BKN. Karena NIP empat CPNS umum tak bisa diproses serta merta, lantaran masih memerlukan waktu lebih panjang. Sebab mereka lulus pada formasi kedua dan ketiga.

Padahal, para CPNS umum lainnya kini malah sudah mulai bekerja di institusi penempatan masing-masing. Dan selama menyandang status CPNS, para pegawai ini menerima gaji sebesar 80 persen dari total gaji pokok. Hal ini akan mereka jalani selama minimal satu tahun, dan maksimal dua tahun. Gaji secara penuh sesuai pangkat dan golongan baru akan diberikan setelah mereka menjalani prajabatan.

Suruji menegaskan, pemerintah daerah tetap akan menuntut pertanggungjawaban Panitia Seleksi Nasional atas nasib empat CPNS tersebut. Pasalnya, semua proses perekrutan CPNS mulai dari penetapan formasi hingga keluluasn CPNS dilakukan oleh Panselnas. Posisi pihaknya, kata dia, tetap tidak ingin membatalkan kelulusan keempat CPNS itu.

Dia tak menampik adanya potensi gugatan, andai kelulusan empat CPNS umum itu dibatalkan. Andai pun benar terjadi, maka pilihan Panselnas kata Suruji harus siap untuk menghadapinya. Demikian pula jika gugatan juga menyasar Pemprov dan BKD NTB.

“Padahal menurut kami, tidak ada ruginya NIP empat CPNS ini diterbitkan. Jadi gugat menggugat itu harusnya tidak ada,” tandasnya.(kus/r9)
Read more

Hore...CPNS Baru Terima Rapelan Gaji Dua Bulan



BENGKULU – Sebanyak 121 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda Provinsi Bengkulu yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) Gubernur dan Nomor Identitas Pegawai (NIP) pada April lalu, akhirnya menerima gaji perdana. CPNS yang lulus tes tahun 2014 lalu itu menerima gaji dua bulan sekaligus yakni April dan Mei.

“Besok pagi (hari ini), CPNS yang sudah mulai bekerja sejak sebulan lalu akan menerima rapel gaji perdananya. Namun hitungan gajinya hanya dimulai sejak melaksanakan tugas pada April. Sedangkan untuk Januari-Maret tidak dibayarkan,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir BKD Provinsi, Tarmawi dilansir Rakyat Bengkulu, Senin (4/5).

Diungkapkan Tarmawi, untuk besaran gajinya sesuai dengan golongan. Namun untuk tahap sebagai CPNS masih dibayarkan 80 persen. Pembayaran gaji penuh 100 persen baru diberikan setelah prajabatan. Masa waktunya selama satu tahun. Untuk itu jika mereka tidak lulus prajabatan, maka bisa gagal jadi PNS.

“Anggaran gaji mereka memang sudah disiapkan. Namun untuk satu CPNS lagi yang sampai sekarang NIP (Nomor Identitas Pegawai) yang belum turun masih dalam proses. Tetapi besar harapan NIP diterbitkan BKN. Karena tinggal menunggu persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),” terang Tarmawi.

Tarmawi menambahkan, seluruh CPNS yang sudah ditempatkan diminta tetap menjaga disiplin. Artinya selama berstatus CPNS diharapkan untuk tidak melakukan pelanggaran yang berdampak pada pembatalan status CPNS dan tidak diangkat menjadi PNS.

Terpisah, Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bengkulu, Edyiarsyah mengatakan, pembayaran gaji PNS dan CPNS ditunda. Sebab bertepatan dengan tanggal merah atau hari libur. Sehingga seluruh PNS dan CPNS harus menerima gaji hari ini, Senin (4/5).

“Harusnya memang PNS gajian tanggal 1. Tetapi karena libur panjang sampai tiga hari, maka baru besok (hari ini) bisa dibayarkan,” terang Edyiarsyah.

Ditambahkan Edyiarsyah bahwa tahun ini juga pihaknya tinggal menunggu surat edaran dari menteri keuangan berkaitan pembayaran kenaikan gaji 6 persen. Sebab dana anggaranya sudah disiapkan.

Begitu juga dengan gaji ke-13 dan tunjangan daerah sebesar Rp 3 juta per PNS itu akan dibayarkan serentak pada Juli mendatang menjelang memasuki tahun ajaran baru.

“Anggaran gaji 13 juga sudah siap. Termasuk tunjangan daerah yang dibayarkan setahun sekali. Bahkan PNS juga disiapkan THR yang besaranya sama dengan tahun 2014 lalu yakni golongan II, III itu sebesar Rp 350 ribu. Golongan IV Rp 300 ribu,” jelasnya.(che)
Read more

Bagaimana kualitas soal di KarirBagus.com ?


 Klik gambar untuk melihat email resmi dari Menpan ke Karirbagus.com

Bagi kami, hasil yang sebenarnya adalah bukti dari keakuratan soal yang kami berikan untuk menghadapi ujian CPNS. Salah satu bukti dari kami yang diakui juga oleh Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) adalah diakuinya situs KarirBagus.com sebagai situs yang turut membantu di dalam mensosialisasikan ujian CPNS metode CAT. Jadi bagi Anda yang mau mengikuti ujian CPNS 2015 ini, apakah yakin hanya akan menggunakan buku saja. Apabila ini tahun terakhir Anda dalam mengikuti ujian CPNS, apakah Anda juga yakin Anda pasti diterima menjadi CPNS? Silakan direnungkan dalam hati. Mumpung masih ada waktu, karena menurut agenda, Penerimaan CPNS akan dimulai pada bulan Agustus 2015. Selamat menentukan pilihan hidup Anda.

Ingin tahu soal seperti apa yang ada di KarirBagus.Com kok Menpan sampai mau bekerjasama ? Silakan klik disini.

Read more

Proses selama masa alih status CPNS menjadi PNS



Setiap warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dan para pelamar yang diterima harus melalui masa percobaan dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

CPNS diangkat menjadi PNS setelah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan selama-lamnya 2 (dua) tahun.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negeri atau diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CPNS yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat menjadi PNS dalam pangkat tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun garis besar prosesnya adalah sebagai berikut :

  1.     Setelah pemberkasan selesai, calon PNS akan menerima SK CPNS yang berisi antara lain NIP (nomor induk pegawai), daftar gaji (80% dari gaji PNS penuh), penempatan Anda bekerja di instansi setingkat eselon I/II, TMT (Tanggal Mulai DiTempatkan) yaitu tanggal SK keluar, dsb. (Selengkapnya baca saja di SK nya). SK CPNS dikeluarkan oleh instansi tempat Anda tes berdasarkan surat dari BKN setelah selesai memberkaskan surat2 Anda. Biasanya sih paling cepat satu bulan, paling lama bisa tiga bulan, bahkan enam bulan, tergantung antrian di BKN.
  2.     SK CPNS akan diberitahukan melalui surat atau SMS atau website, untuk diambil di Instansi yang dilamar. Setelah SK diterima, Anda harus melapor ke Biro/Bagian Kepegawaian dimana Anda ditempatkan. Misalnya di Sekretariat Jenderal (Setjen), Anda harus melapor ke Biro Kepegawaian, untuk mendapatkan Surat Tugas yang menyatakan Anda ditugaskan di instansi level di bawahnya, misalnya Biro Keuangan, Biro Hukum, dsb. Dari situ Anda kemudian melapor ke instansi tersebut, kemudian dibuatkan Surat Tugas lagi oleh instansi ybs untuk di tempatkan pada level yang dibawahnya lagi (setara eselon III/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang), hingga level setara eselon IV (Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang), artinya Anda harus tahu ditempatkan di Seksi mana pada instansi tersebut.
  3.     Setelah memperoleh surat tugas yang menyatakan Anda bekerja pada Seksi/Sub Bidang tertentu, Anda langsung dapat bekerja di instansi tersebut setelah melapor kepada kepala seksi/sub bidang ybs. Kemudian setelah beberapa bulan bekerja (paling lambat satu tahun), diselenggarakan Pra Jabatan bagi seluruh CPNS tanpa kecuali, sebagai syarat untuk menjadi PNS penuh (100% gaji). Pra Jabatan diselenggarakan selama 21 hari untuk Gol III dan 14 hari untuk Gol II, dengan metode seperti Diklat dan diasramakan di Balai Diklat atau tempat tertentu, dengan materi antara lain Pokok2 Kepegawaian, Kepemerintahan, Materi Teknis instansi, dsb., termasuk outbound. syarat ikut pra jabatan selain berkas2 yang sudah pernah dilampirkan, ditambah dengan Kartu Askes.
  4.     Setelah lulus Diklat Pra Jabatan, langkah berikutnya adalah mengurus SK PNS penuh dengan pemberkasan hampir sama sewaktu mendaftar CPNS, ditambah Surat Tanda Tamat Pra Jabatan dan fotokopi yang telah dilegalisir. Upayakan pengurusan dilakukan secara kolektif dengan CPNS lain agar efisien waktu dan biaya.
  5.     Setelah SK PNS keluar, kemudian uruslah Kartu Pegawai (Karpeg) PNS, Kartu Istri (Karis) dan Kartu Suami (Karsu), serta tunjangan istri/suami dan anak pertama dan kedua (yang terakhir bisa diurus sebelum prajab).
  6.     Setelah Karpeg selesai, kemudian urus Taspen (Tabungan setelah Pensiun) agar uang pensiun Anda tidak hilang. Taspen dapat diurus melalui Biro Kepegawaian setempat, dan diurus di kantor sesuai dengan KTP Anda.

Adapun kelengkapan dokumen administrasi untuk proses pengangkatan CPNS menjadi PNS adalah sbb :

  1.     Usulan dari Unit Kerja/SKPD
  2.     Foto 3 x 4 (2 lembar)
  3.     Fotocopy KTP
  4.     Fotocopy SK CPNS (legalisir basah)
  5.     Fotocopy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) (legalisir basah)
  6.     Fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) (legalisir basah)
  7.     Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter Penguji (asli)
  8.     Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan (STTPL) beserta transkrip nilai (legalisir basah)
  9.     Fotocopy ijazah terakhir sesuai pendidikan pada SK CPNS (legalisir basah)
  10.     Fotocopy SK Penempatan terakhir, bila telah berpindah unit kerja dari unit kerja sebelumnya sesuai SK CPNS (legalisir basah)

Demikian kurang lebih proses selama menjadi CPNS dan awal-awal jadi PNS.
Read more

Sebelum Minta Tambahan Pegawai Baru, Ini yang Harus Dilakukan Daerah



JAKARTA -- Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diminta melakukan penataan organisasi dengan optimal sebelum meminta tambahan pegawai baru.

Penataan organisasi ini menurut Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi. Badan Kepegawaian Negara (BKN) antara lain mencakup analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja (ABK), dan redistribusi pegawai.

"Sebelum meminta tambahan pegawai baru dengan alasan SDM terbatas, baiknya instansi melakukan rightsizing (penataan organisasi. Sebab yang terjadi selama ini, banyak pemda meminta tambahan SDM namun tidak mengindahkan rightsizing," tegas Ida, Jumat (24/4).

Dengan penataan organisasi secara cermat, imbuhnya, instansi pemerintah bisa mengetahui dan mengevaluasi, apakah pegawai di instansinya cukup, lebih atau kurang dari aspek kualitas maupun kuantitas.

Ditambahkan Ida, BKN telah melakukan upaya konkrit agar instansi pemerintah dapat mengaplikasikan rightsizing, salah satunya melalui workshop. Workshop implementasi penataan pegawai dilakukan bekerja sama dengan 14 Kanreg BKN secara menyeluruh. (esy)
Read more

604 CPNS 2014 Baru Dipesani Jangan Tiru Seniornya


PEKANBARU - Wali Kota Pekanbaru, H Firdaus menyampaikan pesan mendalam kepada 604 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang baru menerima surat keputusan (SK) pengangkatan, Selasa (21/4).

Wali Kota Firdaus meminta agar amanah yang diberikan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apalagi para CPNS dari jalur pelamar umum yang harus bersaing dengan ratusan bahkan ribuan orang. Dia mengimbau CPNS tidak menyia-nyiakan kursi yang telah ditempati.

”Gunakanlah kesempatan ini untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat dan pemerintah. Kemudian tunjukkan bahwa kita mampu. Jangan ikuti budaya, pola PNS yang sudah senior. Karena budaya yang lama perlu perhatian dan perubahan," ujarnya, Rabu (22/4).

Firdaus tidak ingin CPNS yang baru tercemar oleh lingkungan budaya lama yang kurang baik. Sehingga harus diberi bimbingan yang memadai selama orientasi dilakukan. Wako pun menginstruksikan para pemateri yang terlibat untuk menanamkan semangat dan ideologi baru kepada para CPNS.

”Dengan ideologi baru ini, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus menampilkan kemandirian dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dan negara dengan lebih baik dan penuh tanggung jawab," jelasnya.

Ke-604 CPNS ini terdiri dari 407 CPNS honorer K2 dan 197 CPNS dari pelamar umum. Mereka akan diberi pembekalan melalui kegiatan orientasi yang dimulai sejak Senin (20/4) sampai Jumat (24/4) nanti.

Sejak pagi ratusan CPNS yang memakai baju putih dengan bawahan hitam serta memakai topi berwarna putih ini diberi pelatihan. Mulai dari materi luar ruangan berupa latihan PBB, hingga materi di dalam ruangan. Untuk materi ruangan mereka diberi pelatihan berupa ilmu pemerintahan, wawasan kebangsaan, ASN, pemerintahan daerah, kedisiplinan dan sebagainya.

Terkait masih adanya 25 honorer K2 yang belum mendapatkan SK pengangkatan CPNS, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru Azharisman Rozie mengungkapkan pihaknya terus mendorong dan mempasilitasi agar honorer melengkapi berkas.

"Dari 25 ini, 13 di antaranya sudah mulai melengkapi berkas. Sedangkan 12 lainnya masih terkendala. Makanya mereka kami fasilitasi agar bisa melengkapi berkas-berkas yang diminta oleh BKN," jelas Haris.(luk/yls)
Read more

Juli, Formasi CPNS 2015 Ditetapkan



JAKARTA--Pemerintah menjadwalkan akan menetapkan formasi CPNS instansi pusat dan daerah pada Juli mendatang. Sementara, untuk pelaksanaan seleksi CPNS dari jalur umum maupun honorer kategori dua (K2) digelar Agustus.

"Cepat atau lambat penetapan formasi tergantung dari data-data yang masuk lewat e-formasi cepat atau tidak. Kalau molor, otomatis formasinya juga lama ditetapkan," kata Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Selasa (21/4).

Dia menyebutkan, daerah yang mendapatkan formasi CPNS tahun ini harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya sudah melengkapi analisa jabatan dan beban kerja, perencanaan pegawai selama lima tahun, belanja pegawainya maksimal 40 persen.

Selain itu diutamakan tenaga pendidik, kesehatan, dan fungsional tertentu seperti penyuluh, dan lain-lain.

"Karena moratorium, syaratnya diperketat. Daerah yang belanja pegawainya di atas 40 persen kecil mungkinan dapat formasi," ucapnya.

Mengenai kuota CPNS, Setiawan menyatakan, masih dalam penggodokan juga. Namun dia mengisyaratkan, kuotanya di bawah 100 ribu orang. (esy)
Read more

Mau Ikut Tes Ulang CPNS 2015? Cek di Sini Syaratnya





Jakarta - Pemerintah berencana mengelar tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Tes tersebut akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi.

Formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 4.500 dan untuk pemda sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun, serta untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.

Apa saja syarat jika ingin ikut tes tersebut?

Seleksi eks TH K-2 diperuntukkan bagi mereka yang tidak lulus dalam tes sebelumnya, dan masih bekerja secara terus menerus di instansi pemerintah, sudah terdaftar dalam database BKN, dan sudah memiliki nomor tes seleksi CPNS.

Selain itu eks TH K-2 wajib memenuhi ketentuan dalam PP nomor 56 tahun 2012, yaitu dibiayai bukan Dari APBN atau APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.

Eks honorer K-2 tersebut juga harus berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

"Kebenaran data yang disampaikan dijamin dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK, yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi terpadu oleh BKN dan BPKP sebelum tes dilaksanakan," ungkap Yuddy ditulis Jumat (10/4/2015).

Dikatakan Yuddy, penanggungjawab pelaksanaan seleksi untuk instansi pusat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Menteri, Kepala LPNK, dan Sekjen Lembaga Negara (instansi pemerintah pusat), sedangkan untuk pemerintah daerah  adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bagi TH K-2 yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan pengangkatannya sebagai CPNS. Dan terhadap pejabat yang menandatangani SPTJM akan dikenakan sanksi administratif dan/atau hukum.

Yuddy juga menjelaskan,  penentuan kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan atas pertimbangan Mendikbud dan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN. Nilai ambang batas ditetapkan sebelum pelaksanaan tes dan tidak dapat dilakukan perubahan.

“Kelulusan didasarkan pada urutan atau peringkat. Jika jumlah yang memenuhi nilai ambang batas melebihi jumlah formasi yang tersedia," ujarnya.

Namun sebelum pelaksanaan tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi. Selain itu, tes baru dapat dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya. (Ndw)
Read more

Honorer K2 Gagal Tes CPNS 2015 Langsung Didepak



JAKARTA-- Pemerintah ingin menuntaskan masalah honorer kategori dua (K2) yang belum juga beres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan, honorer K2 diberi kesempatan ikut tes seleksi CPNS 2015. Bagi yang tidak lolos, akan langsung diberhentikan sebagai honorer.

"K2 yang tidak memenuhi syarat administrasi maupun yang tidak lulus seleksi tahun ini, diberhentkan sebagai tenaga honorer oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang mengangkatnya," tegas Yuddy Chrisnandi dalam rapat kerja Komisi II DPR RI, Rabu (8/4).

Cara ini, menurut Yuddy, bisa menghentikan masalah K2 yang sejak 2005 hingga sekarang masih belum terselesaikan. Terlebih sudah 1 juta lebih honorer yang diangkat menjadi CPNS. Angka ini lebih kecil dibanding pelamar umum (yang fresh graduate) yang diterima dalam periode sama (2005 sampai 2014).

"Untuk menjadikan Indonesia berkelas dunia butuh SDM fresh graduate. Namun formasi mereka tergerus oleh honorer," terangnya.

Hanya saja usulan pemerintah ini tidak disetujui Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman mengatakan, pemerintah jangan langsung mengambil langkah tersebut sebelum dibahas lanjut dengan DPR.

"Terhadap K2 yang tidak lulus dalam seleksi tahun 2015 ini, DPR minta KemenPAN-RB mempertimbangkan kembali dan memperhatikan catatan serta pendapat anggota Komisi II yang disampaikan dalam Raker," kata Rambe saat membacakan simpulan raker. (esy)
Read more

Kabar Gembira! Tes Ulang CPNS Honorer K2 Digelar Agustus 2015




Jakarta - Kabar gembira bagi Anda eks tenaga honorer K2. Pemerintah berencana mengelar tes calon pegawai negeri sipil (CPNS)  untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Tes tersebut akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengungkapkan pemerintah memproyeksikan alokasi 30 ribu formasi untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi.

Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari TKH-2 yang telah lulus tes November 2013, tetapi penetapan NIP-nya tidak dapat diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dokumen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujar Yuddy dalam Rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (08/04).

Yuddy menambahkan, formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 4.500 dan untuk pemda sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun, serta untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.

Namun sebelum pelaksanaan tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi. Selain itu, tes baru dapat dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya

Apa saja syaratnya?

Seleksi eks TH K-2 diperuntukkan bagi mereka yang tidak lulus dalam tes sebelumnya, dan masih bekerja secara terus menerus di instansi pemerintah, sudah terdaftar dalam database BKN, dan sudah memiliki nomor tes seleksi CPNS.

Selain itu eks TH K-2 wajib memenuhi ketentuan dalam PP nomor 56 tahun 2012, yaitu dibiayai bukan Dari APBN atau APBD, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit satu tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus.

Eks honorer K-2 tersebut juga harus berusia paling rendah 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

"Kebenaran data yang disampaikan dijamin dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK, yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi dan validasi terpadu oleh BKN dan BPKP sebelum tes dilaksanakan," ungkap Yuddy.

Dikatakan Yuddy, penanggungjawab pelaksanaan seleksi untuk instansi pusat adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yakni Menteri, Kepala LPNK, dan Sekjen Lembaga Negara (instansi pemerintah pusat), sedangkan untuk pemerintah daerah  adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Bagi TH K-2 yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus namun kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif, maka yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan pengangkatannya sebagai CPNS. Dan terhadap pejabat yang menandatangani SPTJM akan dikenakan sanksi administratif dan/atau hukum.

Dalam kesempatan itu, Yuddy juga menjelaskan,  penentuan kelulusan didasarkan pada pemenuhan nilai ambang batas (passing grade) yang ditetapkan atas pertimbangan Mendikbud dan memperhatikan pendapat dari konsorsium PTN. Nilai ambang batas ditetapkan sebelum pelaksanaan tes dan tidak dapat dilakukan perubahan.

“Kelulusan didasarkan pada urutan atau peringkat. Jika jumlah yang memenuhi nilai ambang batas melebihi jumlah formasi yang tersedia," ujarnya.

Dalam kesimpulan rapat kerja, Komisi II DPR dapat memahami laporan Kementerian PANRB tentang penyelesaian TH K-2, serta meminta Kementerian PANRB untuk menuntaskan masalah TH K-2 yang jumlahnya mencapai 439.956 orang dengan menetapkan kebijakan yang dapat dicarikan jalan keluarnya.

Terhadap K-2 yang yang tidak lulus dalam seleksi tahun 2015 ini, DPR minta agar Kementerian PANRB mempertimbangkan kembali dan memperhatikan catatan dan pendapat anggota Komisi II yang disampaikan dalam Raker. Selain itu, Komisi II DPR akan membicarakan berbagai permasalahan K-2 ini lebih lanjut dalam rapat panitia kerja. (Ndw)
Read more

Tes Ulang CPNS Honorer K2 2015 Perebutkan 30 Ribu Kursi


Jakarta - Pemerintah berencana mengelar tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk eks Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2) mulai Agustus 2015 atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Setidaknya, 30 ribu formasi dialokasikan untuk menggantikan formasi TH K-2 yang tidak terisi.

Jumlah ini merupakan hasil perhitungan dari TKH-2 yang telah lulus tes November 2013, tetapi penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)-nya tidak dapat diproses oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Dokumen mereka tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi dalam Rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2015).

Yuddy menambahkan, formasi tersebut akan dialokasikan untuk Kementerian/Lembaga sebanyak 4.500 dan untuk pemda sebanyak 25.500 dengan prioritas usia di atas 35 tahun, serta untuk formasi tenaga pendidik, kesehatan, dan penyuluh.

Namun sebelum pelaksanaan tes, masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus memastikan ketersediaan anggaran, baik untuk membayar gaji serta biaya pelaksanaan seleksi. Selain itu, tes baru dapat dilakukan jika masing-masing instansi telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi atau dokumen sebagai bukti keabsahannya.
Read more

Update Penetapan NIP CPNS 2014 Umum dan K2 di BKN



Selamat bagi Anda yang telah lulus Ujian CPNS 2014 ini, baik dari jalur umum maupun dari honorer. Hal ini dikarenakan per tanggal 27 februari 2014 ini, peserta tes CPNS yang lulus dan telah selesai penetapan NIP sudah mencapai 16.000 orang lebih. Berdasarkan info dari BKN, proses penetapan NIP paling lama adalah 25 hari kerja dari berkas pertama kali masuk ke BKN. Selanjutnya, silakan bagi peserta yang lulus menunggu panggilan dari kementerian atau BKD setempat untuk upacara penyerahan SK CPNS yang jarak waktunya hanya berselang beberapa hari saja dari proses penetapan NIP dari BKN. Selamat menjadi abdi negara. Klik link di bawah ini untuk daftar pemerintah daerah atau kementerian yang sudah selesai penetapan NIP-nya.

Klik disini untuk mengetahui kementerian mana saja dan pemerintah daerah mana saja yang sudah selesai penetapan NIP-nya.
Read more

Pengumuman Kelulusan CPNS Kemenkumham 2014


Disampaikan kepada seluruh pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2014. Berdasarkan Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4322IM.PANRB/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014 perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD hasil seleksi
CPNS Tahun 2014 dan Nomor B|499|M.PAN-RB/1/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal
Penurunan Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar bagi orang asli Papua, bersama ini
diumumkan Daftar Nama Pelamar yang dinyatakan LULUS dan DITERIMA sebagai CPNS
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2O14.

Pengumuman selengkapnya klik disini
Lampiran 1 - Hasil TKD klik disini

Selamat ya.....
Read more

Pengumuman CPNS Terlambat, Ini Penjelasan KemenPAN-RB



Jakarta - Meski direncanakan rampung pada akhir Desember 2014, namun hingga kini masih ada sejumlah instansi pemerintah pusat dan pemda yang belum mengumumkan kelulusan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Keterlambatan itu terjadi karena ada beberapa instansi yang minta afirmasi ambang batas kelulusan, selain adanya beberapa instansi belum selesai verifikasi dan validasi.

Atas keterlambatan tersebut, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS Tahun 2014 mengharapkan  agar masyarakat, terutama peserta tes yang belum diumumkan untuk bersabar dan memahami kondisi ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Herman Suryatman menjelaskan, pihaknya tidak bermaksud mengulur waktu. Menurutnya, keterlambatan ini semata-mata karena persoalan teknis, antara lain adanya permintaan afirmasi dari instansi yang harus kami check and recheck relevansinya serta proses verifikasi berlapis atas hasil tes CPNS.

"Kami mengedepankan kehati-hatian, untuk menghindarkan terjadinya kesalahan. Atas keterlambatan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf,” ujar Herman di Jakarta, Rabu (28/1/2015).

Dikatakan, afimasi itu memang dimungkinkan untuk beberapa jabatan tertentu. Seperti dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Menteri PANRB No. 17/2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi dan Pengadaan CPNS Tahun 2014, prinsip penentuan kelulusan didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (passing grade).

Passing grade untuk wilayah tertentu dan jabatan spesifik/langka dan tidak diminati dapat diberikan afirmasi, antara lain untuk jabatan  Instruktur Penerbang, Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, dan Penjaga, Menara Suar.

Lebih lanjut Herman menjelaskan, Permen PANRB itu ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PANRB No. 2/2015 tentang, Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Bagi Jabatan Tertentu dalam Seleksi CPNS 2014. Jabatan dimaksud meliputi  Jenang/Kelasi Kapal, Anak Buah Kapal, Anak Buah Kapal Pengawas, Juru Mudi, Mualim, Juru Mudi  Kapal Pengawas, Pengamat Gunung Api Pelaksana,  Rescuer, Pelatih Olah Raga.

Untuk jabatan dimaksud, nilai ambang batas ditetapkan 105 untuk tes karakteristik pribadi (TKP), 60 untuk tes intelegensia umum (TIU) dan 53 untuk tes wawasan kebangsaan (TWK). Menurut Permen PAN No. 2/2015 tersebut, afirmasi juga diberikan untuk jabatan juru minyak/oiler, perawat mesin kapal, teknisi kapal, juru motor tingkat 1, perawat kapal. Untuk jabatan ini nilai TKP 105, TIU 45 dan TWK 35.

Herman mengaku, banyak pihak yang menyampaikan pertanyaan kenapa di instansi atau daerah tertentu belum ada pengumuman kelulusan CPNS.

“Pertanyaan itu ada yang melalui media sosial, telepon, bahkan ada yang datang ke Kementerian PANRB,” imbuhnya.

Dia berusaha untuk sedapat mungkin memberikan penjelasan secara cepat dan transparan sebagai wujud dari akuntabilitas pengelolaan informasi. Terhadap beberapa pihak yang mencurigai bahwa terjadi kecurangan, Herman menegaskan bahwa hal itu dijamin tidak terjadi.

“Saya jamin tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh Panselnas,” sergahnya.

Sesuai data dari Panselnas, sampai hari Rabu (28/1/2015),  265 dari 424 instansi telah mengumumkan hasil seleksi CPNS, sisanya masih dalam proses penyelesaian. “Untuk instansi pusat yang sudah mengumumkan ada 46, dari 69 kementerian/lembaga. Untuk instansi provinsi yang sudah mengumumkan ada 16 dari 26 provinsi. Sedangkan untuk kabupaten/kota yang sudah 203 dari 329 kabupaten/kota” tambah Herman.

Namun demikian Herman memastikan bahwa hasil tes dari semua instansi, kecuali Kemendikbud, saat ini sudah selesai diolah dan telah dicetak, “Sesuai penjelasan dari Panselnas, pengolahan hasil tes sudah tuntas, tinggal diambil, dan dicrosscheck oleh instansi untuk kemudian diumumkan. Kecuali Kemendikbud masih menunggu verifikasi” pungkas Herman. (Ndw)
Read more

Pemerintah Janji Cari Jalan Keluar Buat Pegawai Honorer K2



Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi sedang memutar otak terkait nasib pegawai honorer K2 yang tidak lolos seleksi. Pasalnya, sesuai ketentuan pegawai yang tidak lolos tak mungkin di angkat sebagai PNS.

"Pendekatan humanisme sedang membuat formulasi sebaiknya sebijaksana mungkin tanpa melanggar untuk memberikan kesempatan. Saya tidak bisa sampaikan. Kami sudah dialog dengan aktivis K2, mendengar pendapat anggota DPR Komisi II" kata dia di Jakarta, Selasa (27/1/2017).

Lebih lanjut, dia bilang akan melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah terkait, guna mencari solusi pegawai honorer K2 tersebut.

"Kami akan komunikasikan dengan gubernur meminta data kepegawaian daerah yang sebenarnya hanya orang yang berhak saja yang akan diproses selanjutnya," paparnya.

Dari rilis data Kementerian PAN RB, saat ini tengah berlangsung penetapan NIP oleh BKN bagi tenaga honorer K2 yang lolos. Adapun jumlahnya untuk pusat 2.141 dan daerah 119.296.

Kemudian pemerintah sedang melakukan verifikasi dan validasi tenaga honorer K2 yang sudah lulus dan tenaga honorer yang tak lulus khususnya untuk wilayah Jawa dan Bali. Di sisi lain, dia menegaskan seleksi CPNS untuk tenaga honorer K2 telah selesai.

"Secara mengacu peraturan pemerintah 56 tahun 2012 telah selesai. Selesai ada dua pengertian. Batas 31 Desember 2014 selesai. Seluruh K2 terverifikasi jumlahnya 650an ribu selesai sudah selesai diseleksi," tandas dia. (Amd/Ndw)
Read more

Menteri PAN RB Kembali Beberkan Alasan Moratorium CPNS,



Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) resmi melaksanakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun ini.

Menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi menerangkan, alasan moratorium supaya anggaran negara bisa dihemat. Maklum, jumlah PNS saat ini mencapai 4,7 juta. Pada setiap PNS, pemerintah harus mengeluarkan anggaran fasilitas.

"Karena terus terang jumlah 4,7 juta beban keuangan besar. Jangan hanya gaji, setiap pengadaan dikasih seragam itu belanja barang. Setiap seorang sekretaris  dikasih seragam dikasih mesin ketik itu belanja modal," kata dia Jakarta, Selasa (27/1/2015).

Tak berhenti di situ, dengan moratorium pemerintah bisa mengevaluasi kebutuhan PNS secara nasional. "Moratorium evaluasi pegawai secara nasional, mana tempat kebanyakan, mana kurang, jabatan yang berlebihan, mana yang kurang," imbuh dia.

Meski begitu, Yuddy memastikan pemerintah tetap membuka seleksi untuk CPNS untuk beberapa golongan tertentu seperti guru, tenaga medis, penegak hukum dan jabatan fungsional khusus. Meski demikian, untuk meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) proses seleksi ketat tidak dikesampingkan.

"Namun proses tetap dilakukan, sesuai Undang-undang ASN," tandas dia. (Amd/Nrm)
Read more

Gagal Tahun Lalu, Coba Lagi Tes CPNS, Diterima


JAKARTA - Jiwa pantang menyerah nampaknya dimiliki salah seorang pelamar yang diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun ini. Kegagalan yang dialami tahun lalu tak membuatnya jera.

Annisa Nur Wulandari mengaku pernah mencoba tes di instansi yang sama tahun lalu, tetapi tidak lulus. Tahun ini diapun mencoba lagi dan ternyata diterima bersama 15 pelamar lainnya yang beruntung.

Wanita lulusan Hukum UNDIP ini mengaku, dalam seleksi CPNS tahun 2013 menduduki peringkat ketiga teratas pada formasi yang ia pilih. Karena masih merasa penasaran, Annisa mendaftarkan diri lagi di Kementerian PANRB. "Saya masih penasaran kemarin tidak diterima, makanya saya daftar lagi tahun ini. Dan akhirnya terbayar semuanya, saya diterima di sini," ujar Annisa yang ditemui sesuai melakukan pemberkasan, Jumat (23/01).

Annisa melamar formasi analis kebijakan pada unit kerja Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur. Wanita asal Depok ini berjanji akan totalitas bekerja di Kementerian PANRB. Selamat ya Nisa. (rr/HUMAS MENPANRB)
Read more

Menteri Yuddy Pastikan, Tak Ada Jual Beli CPNS


JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memastikan, tidak ada jual beli kursi CPNS dalam proses rekrutmen tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang. Justeru dia mempertanyakan, bagaimana kecurangan itu bisa terjadi, mengingat seleksi CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

"Saya pastikan,  di era pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak akan ada lagi masalah penyalahgunaan wewenang dalam rekrutmen CPNS, jual beli CPNS, mempermainkan CPNS yang sudah lulus, dan lain sebagainya," tegas Yuddy dalam rapat kerja dengan Komite I dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (21/1).

Yuddy mengatakan hal itu, menjawab pertanyaan dari sejumlah anggota DPD yang menyatakan bahwa mereka masih mendapat laporan terkait proses jual beli CPNS di daerah.

Lebih lanjut Menteri mengungkapkan, bahwa seluruh jajaran panitia seleksi nasional (Panselnas) yang berkantor di Kementerian PANRB merupakan orang-orang yang berintegritas, dan dalam bekerja menggunakan teknologi yang tidak bisa diintervensi.

Selain terus mengawasi, Yuddy juga memberikan contoh yang baik bagi jajarannya. "Saya sebagai Menteri tidak satu pun menerima atau memberikan rekomendsi diantara ratusan ribu yang mendaftar CPNS. Jadi tidak ada yang berani melakukan itu. Politik jual beli CPNS kami pastikan tidak ada lagi," katanya.

Yuddy justeru mempertanyakan mengenai masih adanya jual beli CPNS atau penyalahgunaan wewenang, karena saat ini proses perekrutan sudah menggunakan sistem CAT. "Kalau ada, bagaimana caranya dengan sistem CAT yang seperti sekarang ini? Karena semua pengangkatan, prosedur formal akan sampai ke Menteri," imbuhnya.

Rapat kerja Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi bersama Komite I dan Komite III DPD itu menghasiljan beberapa kesimpulan. Komite I dan Komite III DPD RI mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana  penanganan tenaga honorer kategori II. "Komite I dan Komite III mengapresiasi janji Pemerintah khususnya Menpan RB untuk melakukan penanganan khusus terkait masalah tenaga honorer hingga selesai," kata Ketua Komite III, Hardi Selamat Hood.

DPD juga mendukung upaya Menteri Yuddy untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS, baik di pusat maupun di daerah. Komite berharap agar Kementerian PANRB tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan kebijakan khusus.

DPD juga berharap agar Kemenpan RB dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan DPD RI dalam setiap program yang akan dilakukan di daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi. "Komite I dan Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya," kata Selamat.

Sementara itu, Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan seluruh Komite di DPD RI. Dia pun berharap agar seluruh dukungan tersebut bisa diimplementasikan dalam program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah. 

Program-program yang telah dibuat ini bertujuan untuk mempersiapkan birokrat-birokrat handal yang mampu menjawab tantangan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh rakyat Indonesia.

Dengan langkah-langkah itu, diharapkan pada tahun 2019 seluruh  aparatur sipil negara merupakan pegawai yang sudah sesuai dengan proses seleksi yang begitu ketat. "Kami ingin agar aparatur kita mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelas dunia," kata Yuddy. (ns/gin/HUMAS MENPANRB)
Read more

Cara Pemesanan




Cara Pemesanan Paket GoCPNS Versi 2.1

3 Langkah mudah memesan program GoCPNS versi 2.1

  1. Klik tombol pesan (atau klik disini) kemudian Anda akan dihadapkan dengan form pemesanan. Isilah form tersebut dengan benar karena kekeliruan pengisian akan menyebabkan barang tidak sampai ke tempat tujuan.
  2. Setelah mengisi form pendaftaran selesai, lakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas Nama : Arief Fajar Juniarto dengan No Rekening : 1370004558058 sesuai dengan jumlah yang Anda pesan diikuti dengan 3 digit terakhir nomor telepon anda. Misalnya Agung dari jakarta no telp 0857 4334 0236, maka, uang yang harus ditransfer Rp. 152.000 + Ongkos kirim, diikuti 236, jadi yang ditransfer adalah Rp. 182.427. (+ Ongkos Kirim). Untuk ongkos kirim Pulau Jawa + Rp. 30.000, untuk Pulau Sumatera + Rp. 50.000, untuk di Luar Pulau Jawa dan Sumatera + Rp. 70.000)
  3. Langkah terakhir, silakan konfirmasi pemesanan melalui SMS ke nomor 
0815 780 53 901

dengan format :   

NAMA#ALAMAT LENGKAP#TGLTRANSFER#JUMLAHBARANGYANGDIPESAN
Misalnya Yuni Suciwati#Jalan Kapas no 123 Yogyakarta 55172#23Maret2011#5 

Contoh Pemesananan

Luna Putri Ayu beralamat di jl Mawar 3 Kota Sulawesi dengan no telepon 0857 4231 234 . Memesan 1 Paket GoCPNS. Maka yang perlu ditransfer adalah Rp. 152.000 + Rp. 70.000 + Rp. 234, maka total yang harus ditransfer adalah Rp. 222.234,-



Setelah Anda mendapat balasan sms dari kami, maka prosedur pemesanan Anda sudah benar (mulai dari pengisian form sampai pembayaran). Maka barang akan langsung dikirimkan pada saat itu juga menggunakan jasa pengiriman paket tercepat yang masih buka pada saat itu (POS EXPRESS/ TIKI/ DHL EXPRESS/ JNE dan jasa pengiriman sejenis lainnya) dan NO Resi akan langsung kami kirim saat itu juga sehingga paket dapat ANDA Pantau proses pengirimannya. Sehingga barang akan cepat sampai di tujuan.

Selain dengan mengisi form di atas, pemesanan dapat dilakukan melalui sms melalui no   
0815 780 53 901
 dengan format 

 NAMA#ALAMAT_LENGKAP#TGLTRANSFER#JUMLAHBARANGYANGDIPESAN
Read more

Delete this element to display blogger navbar