Pemerintah sebagaimana diberitakan sebelumnya pada September mendatang akan mulai merekrut 60.000 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur umum. Ke-60.000 CPNS itu rencananya didistribukan untuk instansi pemerintah pusat (20.000) dan instansi pemerintah daerah (40.000).
Apa saja jabatan yang dibutuhkan dalam rekrutmen CPNS jalur umum tahun 2013 itu, menurut Deputi Bidang SDM Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja sebagaimana dikutip dari situs Kementerian PAN-RB, yang menjadi prioritas untuk diisi tahun ini, untuk Instansi Pusat adalah guru, yakni Guru Kelas dan Guru Produktif yaitu Guru yang memberi ketrampilan hidup/life skill untuk siswa.
Selain itu, dosen, penegak hukum (pro justice), seperti jaksa, panitera, Pengaman Pemasyarakatan (Sipir). Juga Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan, Pengawas Teknik Jalan dan Jembatan, Penata Ruang, Pengawas Teknik Pengairan, Arsitek, Pemeriksa Pajak, Penyuluh Pajak, Pemeriksa Bea Cukai, Pemeriksa Merk, Pemeriksa Dokumen Imigrasi, Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Pengawas Ketenagakerjaan , Pengamat Gunung Api, Inspektur Tambang, Penguji Kendaraan Bermotor, Pengawas Keselamatan Pelayaran, ATC.
“Sedang untuk pemda, adalah Guru (Guru Kelas SD dan Guru Produktif yaitu guru yang memberikan keterampilan kepada siswa seperti Guru Tata Boga, Guru Akuntansi, Guru TIK, Guru Desain Grafis, Guru Seni Kriya dll),” ujar Setiawan.
Selain itu juga, untuk tenaga Medis dan Paramedis (Dokter, Dokter Spesialis, Bidan, Perawat, pranata rontgent, Asisten Apoteker, refraksionis optisien, dll). Jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (pro Growth), sesuai potensi dan karakteristik daerah (Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kelautan, Penyuluh Koperasi dan UKM, Pengawas Pertambangan, Pengawas Jalan dan Jembatan, Pengawas tata bangunan dan perumahan, dll.
Selain itu jabatan untuk menciptakan lapangan kerja (ProJob) (Instruktur otomotif, las, tata boga, tata rias). Jabatan untuk pengurangan kemiskinan (Pro Poor) (Pamong Belajar, Pembimbing Usaha Mandiri, Pembimbing Terapan Teknologi Tepat Guna, Penggerak Swadaya Masyarakat, dll). Juga jabatan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk Penyuluh KB.
(Humas Kementerian PAN-RB/ES)
Sulit tekan anggaran, pemda tutup penerimaan CPNS
Sindo-Tahun ini, pemerintah membuka peluang 60.000 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dibuka sekitar 295 kementerian/lembaga di pusat hingga kabupaten/kota di Indonesia.
Tahun ini tak sedikit pengajuan formasi CPNS dari pemerintah daerah (pemda) yang ditolak karena anggaran daerah yang belum berpihak pada publik.
Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azis Subekti menyebutkan, setidaknya sekitar 50 persen pemda di Indonesia belum dapat menekan anggaran belanja gaji pegawainya.
“Pelamar umum untuk CPNS 2013 ada 60.000 formasi, masing-masing pusat 20.000 formasi dan daerah 40.000 formasi. Peluang ini terdiri dari 68 kementerian/lembaga pusat, 30 lembaga di provinsi, dan 197 lembaga kabupaten/kota,” ungkap dia saat ditemui di Cirebon, JAwa Barat.
Selain formasi pelamar umum (CPNS), tahun ini juga dibuka peluang formasi Kategori 1 (K-1) dan Kategori 2 (K-2). Sayang, untuk K-1 atau tenaga honorer belum dapat dipastikan.
Sedangkan untuk K-2 atau tenaga honorer yang tidak masuk K-1 yang pengangkatannya oleh instansi berwenang dan gajinya dari APBN, formasinya berjumlah 611.692 orang terdiri dari 72.064 orang di lembaga pemerintah pusat dan 539.632 di lembaga pemda.
Dia menyebutkan, sejak 2012 pemda yang hendak mengajukan penerimaan formasi CPNS disyaratkan belanja pegawai pada APBD masing-masing di bawah 50 persen. Selain itu, analisa beban kerja pegawai juga harus meyakinkan.
“Setidaknya 40-50 persen pemda di Indonesia belum dapat menekan belanja pegawainya hingga di bawah 50 persen. Tahun lalu saja banyak pengajuan pemda untuk penerimaan CPNS yang ditolak,” tambah calon anggota DPR RI ini.
Di Jawa Barat saja, hanya Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, dan Kota Depok, yang mendapat peluang penerimaan CPNS tahun ini. Di luar daerah tersebut, tidak ada penerimaan CPNS, termasuk Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon.
Dia mengingatkan, pemda harus pintar-pintar mengurangi belanja pegawainya. Di sisi lain, pihaknya menjamin penyelenggaraan tes penerimaan CPNS tahun ini tetap transparan. Apalagi, penyelenggaraan tes CPNS melibatkan Indonesian Corruption Watch (ICW) melalui MoU bersama Kemenpan dan Reformasi Birokrasi.
Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BK-Diklat) Kota Cirebon, Ferdinan Wiyoto mengaku menerima penolakan dari kementerian terkait pengajuan 1.500 formasi CPNS tahun ini. Pengajuan formasi itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di lingkungan Pemkot Cirebon.
“Tahun ini kemungkinan hanya ada pengangkatan sekitar 400 orang dari formasi K-2. Tapi memang, anggaran kita dinilai belum sesuai syarat pengajuan CPNS. Padahal, pegawai itu akan selalu kurang karena ada pegawai yang pensiun ataupun meninggal dunia,” jelas dia, (kri).
