JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi memastikan, tidak ada jual beli kursi CPNS dalam proses rekrutmen tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang. Justeru dia mempertanyakan, bagaimana kecurangan itu bisa terjadi, mengingat seleksi CPNS menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
"Saya pastikan, di era pemerintahan Presiden Jokowi ini tidak akan ada lagi masalah penyalahgunaan wewenang dalam rekrutmen CPNS, jual beli CPNS, mempermainkan CPNS yang sudah lulus, dan lain sebagainya," tegas Yuddy dalam rapat kerja dengan Komite I dan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Jakarta, Rabu (21/1).
Yuddy mengatakan hal itu, menjawab pertanyaan dari sejumlah anggota DPD yang menyatakan bahwa mereka masih mendapat laporan terkait proses jual beli CPNS di daerah.
Lebih lanjut Menteri mengungkapkan, bahwa seluruh jajaran panitia seleksi nasional (Panselnas) yang berkantor di Kementerian PANRB merupakan orang-orang yang berintegritas, dan dalam bekerja menggunakan teknologi yang tidak bisa diintervensi.
Selain terus mengawasi, Yuddy juga memberikan contoh yang baik bagi jajarannya. "Saya sebagai Menteri tidak satu pun menerima atau memberikan rekomendsi diantara ratusan ribu yang mendaftar CPNS. Jadi tidak ada yang berani melakukan itu. Politik jual beli CPNS kami pastikan tidak ada lagi," katanya.
Yuddy justeru mempertanyakan mengenai masih adanya jual beli CPNS atau penyalahgunaan wewenang, karena saat ini proses perekrutan sudah menggunakan sistem CAT. "Kalau ada, bagaimana caranya dengan sistem CAT yang seperti sekarang ini? Karena semua pengangkatan, prosedur formal akan sampai ke Menteri," imbuhnya.
Rapat kerja Menteri PAN RB, Yuddy Chrisnandi bersama Komite I dan Komite III DPD itu menghasiljan beberapa kesimpulan. Komite I dan Komite III DPD RI mengapresiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait rencana penanganan tenaga honorer kategori II. "Komite I dan Komite III mengapresiasi janji Pemerintah khususnya Menpan RB untuk melakukan penanganan khusus terkait masalah tenaga honorer hingga selesai," kata Ketua Komite III, Hardi Selamat Hood.
DPD juga mendukung upaya Menteri Yuddy untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan CPNS, baik di pusat maupun di daerah. Komite berharap agar Kementerian PANRB tenaga honorer yang tidak lulus tes CPNS diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan kebijakan khusus.
DPD juga berharap agar Kemenpan RB dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan DPD RI dalam setiap program yang akan dilakukan di daerah dalam rangka upaya perbaikan birokrasi. "Komite I dan Komite III DPD RI sebagai representasi daerah akan turut mendorong Pemerintah Daerah agar dapat melakukan evaluasi birokrasi dan berkoordinasi dengan optimal agar terwujud pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya," kata Selamat.
Sementara itu, Menteri Yuddy Chrisnandi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan seluruh Komite di DPD RI. Dia pun berharap agar seluruh dukungan tersebut bisa diimplementasikan dalam program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah.
Program-program yang telah dibuat ini bertujuan untuk mempersiapkan birokrat-birokrat handal yang mampu menjawab tantangan dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dengan langkah-langkah itu, diharapkan pada tahun 2019 seluruh aparatur sipil negara merupakan pegawai yang sudah sesuai dengan proses seleksi yang begitu ketat. "Kami ingin agar aparatur kita mampu mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelas dunia," kata Yuddy. (ns/gin/HUMAS MENPANRB)
