Karena begitu banyak honorer kategori dua (K2) yang tidak lulus CPNS, membuat para pejabat daerah baik eksekutif maupun legislatif pasang badan.Mereka terang-terangan menolak pengadaan CPNS dari pelamar umum dan mendesak agar kebutuhan pegawai diambilkan semuanya dari honorer. “Kami tolak ada CPNS baru khususnya tenaga guru maupun administrasi. Karena di daerah kami yang selama ini mengisi posisi tenaga pendidik dan administrasi ya honorer K2 itu,” seru beberapa anggota DPRD Sleman, Situbondo, Kudus, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kamis (13/3).
Mereka menambahkan, daripada merekrut CPNS baru lebih baik diutamakan honorer K2. Apalagi saat tes kompetensi dasar, pemerintah tidak bersikap adil karena menggunakan sistim komputerisasi. “Kalau pakai sistim komputer ya pasti banyak yang tidak bisa. Tapi bila diuji kompetensi bidangnya ya mereka pasti lulus karena kan pengabdiannya sudah bertahun-tahun,” sebut mereka.
Terhadap permintaan ini, MenPAN-RB Azwar Abubakar mengakui kalau beberapa kepala daerah sengaja meminta langsung ke dirinya agar formasi pelamar umum diganti dengan honorer K2. “Para kada ini beralasan tidak ingin didemo honorer makanya untuk pengadaan CPNS 2014 mereka bersedia jatah pelamar umumnya diganti honorer. Nah yang begini-begini harus dibahas lagi,” bebernya.
Kalaupun daerah menolak CPNS baru, tambahnya, pemerintah akan melihat hasil pemberkasan NIP dulu. Dari pemberkasan NIP ini akan diketahui jumlah honorer palsu dan asli.
